Bupati Karimun H. Iskandarsyah saat memaparkan langkah penanganan kelangkaan LPG 3 kilogram, termasuk rencana pembangunan Bengkel Pemeliharaan Tabung dan percepatan distribusi antarpulau
KARIMUN, KEPRI24JAM.COM – Pemerintah Kabupaten Karimun menyiapkan langkah untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kilogram.
Pemerintah daerah menyoroti 29.110 tabung rusak yang menumpuk di gudang agen dan hambatan pengiriman antarpulau.
Bupati Karimun Iskandarsyah menyiapkan dua solusi utama.
Pemerintah daerah akan mendorong pembangunan Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT) di Karimun.
Pemkab juga akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina untuk mempercepat proses kepabeanan tabung LPG di kawasan perdagangan bebas atau FTZ.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Kami ingin mempercepat perbaikan tabung dan memangkas hambatan distribusi,” ujar Iskandarsyah, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, Pemerintah Karimun harus hadir agar masyarakat dan pelaku UMKM lebih mudah mendapatkan LPG.
Data pemerintah daerah menunjukkan, kelangkaan LPG 3 kilogram tidak semata-mata berkaitan dengan kuota.
Hingga September 2026, realisasi kuota mencapai 5.465,04 metrik ton dari total 6.617 metrik ton.
Namun, puluhan ribu tabung rusak belum bisa segera diganti.
Proses pengiriman dan perbaikan tabung juga menghadapi kendala logistik dan administrasi kepabeanan.
Dampaknya terasa di sejumlah wilayah kepulauan.
Pengiriman LPG ke Pulau Kundur, misalnya, turun dari empat hingga lima kali menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan.
Kondisi tersebut turut mengganggu kebutuhan masyarakat dan 26.698 pelaku usaha mikro di Kabupaten Karimun.
Untuk memulihkan pasokan, Iskandarsyah meminta Pertamina Patra Niaga dan agen mempercepat perbaikan 5.000 hingga 7.500 tabung setiap bulan.
Pemerintah daerah juga mendorong penambahan kapal pengangkut LPG untuk memperlancar distribusi antarpulau.
Pemkab Karimun selanjutnya akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina terkait rencana penerapan “jalur hijau” kepabeanan.
Skema ini diharapkan dapat mempercepat pengiriman tabung kosong untuk perbaikan.
Pemerintah daerah menargetkan langkah tersebut dapat memangkas waktu tunggu hingga 80 persen.
Target itu masih memerlukan koordinasi dan pelaksanaan teknis dari pihak terkait.
Pemkab Karimun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.
Pemerintah juga meminta warga melaporkan dugaan penimbunan dan penjualan LPG di atas harga eceran tertinggi (HET) kepada pihak berwenang.
About the Author
