Seorang ibu menggendong anaknya saat mengantre di kantor Dinas Sosial Tulungagung untuk mengurus keperluan bantuan sosial
TULUNGAGUNG, KEPRI24JAM.COM – Ribuan keluarga penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, masuk radar dugaan keterlibatan judi online.
Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat 4.653 keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi terafiliasi dengan aktivitas perjudian daring dalam 10 bulan terakhir.
Temuan tersebut memicu pemeriksaan terhadap ribuan penerima bantuan pemerintah. Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung kini menelusuri keabsahan data tersebut.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Fahmi Alif Aldianto, membenarkan temuan itu.
“Dalam 10 bulan ini, total ada 4.653 keluarga penerima manfaat yang masuk ke dalam data indikasi judi daring,” kata Fahmi, Senin (2/11/2026) dikutip Liputan6.com.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.706 KPM telah mengajukan sanggahan kepada Kemensos. Mereka menggunakan hak jawab untuk memberikan klarifikasi atas dugaan tersebut.
Namun, hasil pemeriksaan belum diumumkan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih menunggu keputusan verifikasi dari Kemensos.
Data tersebut mencakup penerima dua program bantuan pemerintah pusat. Keduanya adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemensos dapat menghentikan bantuan apabila penerima terbukti aktif bermain judi online. Penghentian dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Dinas Sosial Tulungagung meminta penerima bansos memeriksa status kepesertaan mereka.
Masyarakat dapat meminta bantuan pendamping sosial atau operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Fahmi juga mengingatkan masyarakat agar melindungi data kependudukan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak boleh diberikan sembarangan.
“Kerahasiaan NIK harus dijaga ketat guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan identitas oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Sosial mengaku tidak memiliki kewenangan memeriksa rekening penerima bansos.
Pelacakan transaksi keuangan terkait dugaan judi online berada di luar akses pemerintah daerah.
About the Author
