BATAM, KEPRI24JAM.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memantapkan persiapan penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK).
Kepastian tersebut dirumuskan dalam rapat pemantapan yang berlangsung di Balai Pers PWI Kepri, Ruko Purimas Batam, Kepulauan Riau, Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus harian dan panitia pelaksana. Di antaranya Ketua PWI Kepri H. Saibansah Dardani dan Ketua Panitia UKW Herry Sembiring.
Rangkaian kegiatan akan diawali dengan OKK pada Kamis, 17 September 2026. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan UKW pada 18–19 September 2026 yang bertempat di Balairung Sari BP Batam.
Ketua PWI Kepri H. Saibansah Dardani menjelaskan, OKK dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai aturan organisasi, Undang-Undang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya bagi calon anggota dan wartawan baru.
“Sertifikat keikutsertaan OKK merupakan syarat wajib untuk bergabung sebagai anggota muda, naik tingkat keanggotaan, maupun mengikuti UKW,” ujar Saibansah.
Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah krusial untuk memastikan wartawan menjunjung tinggi integritas, menyajikan berita secara akurat, dan menolak hoaks di era digital.
Materi yang akan diberikan dalam OKK meliputi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), hukum pers dan regulasi penyiaran atau pemberitaan, serta pengenalan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI.
Selain peserta UKW, OKK juga dibuka bagi anggota PWI lainnya yang ingin menyegarkan kembali wawasan keorganisasian dan jurnalistik mereka.
Terkait kesiapan pendaftaran, Sekretaris Panitia UKW PWI Kepri Anwar Saleh mengungkapkan, animo insan pers untuk mengikuti sertifikasi ini cukup tinggi.
Dari total 40 pendaftar, sebanyak 38 orang telah melengkapi berkas administrasi. Setelah melalui proses verifikasi, berkas 30 peserta resmi diterima dan disetujui oleh Direktur UKW PWI Pusat, Aat Surya Safaat.
Nantinya, mereka akan mengikuti tahapan uji kompetensi. Sementara itu, berkas peserta lainnya masih diproses oleh PWI Pusat sebelum diserahkan kepada Dewan Pers. (san)