Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Bulog menonaktifkan enam pejabat wilayah menyusul dugaan pengoplosan beras SPHP yang kini masih dalam proses pendalaman
JAKARTA, KEPRI24JAM.COM – Perum Bulog menonaktifkan enam pejabat wilayah menyusul dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kebijakan ini mencakup pimpinan Kantor Wilayah Bulog DKI Jakarta. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan keputusan tersebut di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Bulog mengambil langkah itu untuk mendukung pendalaman kasus. Penonaktifan belum berarti para pejabat tersebut terbukti terlibat.
“Ini masih pendalaman. Kalau yang bersangkutan masih ada di dalam, takutnya nanti bukti-buktinya bisa dihilangkan. Jadi dinonaktifkan dulu sampai betul-betul terbukti atau tidak,” kata Rizal, dikutip dari Detik.Com.
Ia menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan terhadap pengawasan di wilayah kerja masing-masing.
“Jadi kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan dari Bulog. Ini merupakan tanggung jawab kami agar setiap pimpinan menjalankan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Rizal membenarkan pimpinan Kanwil Bulog DKI Jakarta termasuk pejabat yang dinonaktifkan.
Ia tidak merinci jabatan lima pejabat lainnya. Bulog akan menindak pejabat yang terbukti terlibat sesuai aturan.
Sebaliknya, Bulog akan memulihkan nama baik mereka jika tidak ditemukan bukti pelanggaran.
Kasus ini bermula dari dugaan pengemasan ulang beras SPHP menjadi kemasan 50 kilogram.
Polisi menemukan kasus tersebut di kawasan Matraman dan mengembangkannya ke lokasi lain di Jakarta Timur.
Bulog bersama kepolisian kemudian menelusuri jalur distribusi beras tersebut.
Petugas memeriksa nomor kendaraan pengangkut, rekaman CCTV, surat jalan, dan data pembelian melalui aplikasi Klik SPHP.
Rizal menyebut pihak yang diduga terlibat merupakan pemilik Rumah Pangan Kita (RPK).
Pemilik tersebut tercatat sebagai mitra Bulog sejak 27 Agustus 2026. Transaksi pembelian beras itu tercatat melalui aplikasi Klik SPHP.
Namun, pola pemesanan dalam jumlah besar dan berulang kini turut menjadi bahan pendalaman.
Rizal menjelaskan, pembelian melalui RPK umumnya berkisar dua hingga empat ton dalam satu pemesanan.
Pemesanan berulang dengan frekuensi tinggi dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Kalau satu RPK maksimal dua sampai empat ton, lalu dalam satu minggu bisa tiga sampai empat kali pesan, itu perlu didalami,” kata Rizal.
Polisi masih mendalami dugaan penyimpangan tersebut. Hingga kini, status penonaktifan para pejabat Bulog merupakan langkah pemeriksaan internal, bukan penetapan kesalahan.
About the Author
