BATAM, KEPRI24JAM.COM – Pemerintah Kota Batam mengusulkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp4,86 triliun.
Anggaran itu terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp4,74 triliun dan belanja daerah sebesar Rp4,86 triliun.
Rancangan APBD tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin. Hadir Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, dan sejumlah pejabat Pemko Batam.
Dalam RAPBD 2027, Pemko Batam menetapkan sejumlah program prioritas.
Fokus utamanya mencakup pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penguatan UMKM.
Pemko juga menyiapkan program subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi usaha mikro yang memiliki KTP Batam.
Program lainnya berupa bantuan bagi lanjut usia, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, subsidi sembako untuk pengendalian inflasi, serta pemberdayaan nelayan kecil.
Pemerintah juga akan memperkuat keterampilan tenaga kerja dan pelaku usaha melalui pelatihan. Pembinaan dan fasilitasi perizinan bagi UMKM turut disiapkan.
“Peningkatan keterampilan, baik soft skill maupun hard skill, sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” kata Amsakar.
Pemko Batam juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur.
Sejumlah ruas jalan masuk dalam rencana pembangunan. Di antaranya Jalan Bumi Perkemahan-Simpang Teluk Lengung, Simpang Tiban Princes-Jalan Diponegoro, Jalan Kampung Air, Simpang Dutamas-Simpang Helm, hingga Jalan Cikitsu-SMA 3-Jalan Hang Nadim.
Anggaran juga diarahkan untuk pembangunan jembatan, sekolah, ruang kelas baru, kantor kelurahan, serta revitalisasi sejumlah kantor pemerintahan.
Untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi, Pemko Batam menyiapkan sekitar Rp527,63 miliar.
Penanganan banjir dan sampah juga menjadi perhatian. Pemko Batam menyiapkan pembangunan drainase di sejumlah kawasan.
Di antaranya Puri Loka, Senawangi Asri, Jalan Tengku Sulung, Graha Nusa, Kavling Baru, Putra Jaya, Rumah Pompa Bengkong, dan Tiban Centre.
Pemko juga menyiapkan armroll truck, bin container, kendaraan pikap, serta pembangunan lanjutan landfill TPA.
Selain itu, TPS 3R akan dibangun di dua lokasi. Pengangkutan sampah melalui pihak ketiga juga disiapkan di sembilan kecamatan.
Di bidang pendidikan, RAPBD 2027 diarahkan untuk memperluas akses dan pemerataan layanan.
Programnya meliputi bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu di SD dan SMP swasta.
Pemko juga menyiapkan seragam bagi peserta didik baru serta beasiswa mahasiswa.
Pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan sarana pendidikan juga masuk dalam rencana anggaran.
Sementara di sektor kesehatan, anggaran diarahkan untuk memenuhi target Universal Health Coverage (UHC).
Pemko juga akan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD Embung Fatimah.
Amsakar menjelaskan, pendapatan daerah 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.743.801.102.200.
Pendapatan itu berasal dari PAD sebesar Rp3.021.306.691.200, transfer sebesar Rp1.722.294.411.000, serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp200 juta.
Dari PAD, penerimaan terbesar berasal dari pajak daerah. Nilainya diproyeksikan mencapai Rp2.429.403.060.000.
Selanjutnya, retribusi daerah sebesar Rp346.040.952.000. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp12 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp4.859.801.102.200.
Belanja itu terdiri atas belanja operasi Rp3,68 triliun, belanja modal Rp1,15 triliun, dan belanja tidak terduga Rp20 miliar.
Pemko juga merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp116 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya.
Amsakar menegaskan, RAPBD 2027 masih akan dibahas bersama DPRD Kota Batam. Pemko membuka ruang untuk masukan dan penyempurnaan selama proses pembahasan.
Menurutnya, pembahasan harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, dan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Kota Batam senantiasa terbuka untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini,” tegas Amsakar.
Ia berharap pembahasan berjalan konstruktif. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai penting untuk menghasilkan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sebelumnya, DPRD dan Pemko Batam telah menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 pada 15 Agustus 2026.
Setelah penyampaian nota keuangan, dokumen RAPBD diserahkan Amsakar kepada pimpinan DPRD.
Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2027 dalam rapat paripurna berikutnya. (ris)