Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kepulauan Anambas
ANAMBAS, KEPRI24JAM.COM – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, mendesak seluruh pihak segera menyelesaikan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah tersebut.
Ia menilai persoalan ini tidak boleh terus berulang. Sebab, kelangkaan BBM langsung memukul kehidupan nelayan kecil yang menggantungkan penghasilan dari hasil laut.
Ketika BBM sulit diperoleh, nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut. Kondisi itu membuat pendapatan keluarga terancam dan roda ekonomi masyarakat ikut terganggu.
“Jangan sampai nelayan kita tidak bisa melaut hanya karena kesulitan mendapatkan BBM. Mereka membutuhkan kepastian pasokan untuk menghidupi keluarganya,” ujar Raja Bayu.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penyelesaian persoalan BBM bersubsidi di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Raja Bayu meminta Pertamina dan seluruh instansi terkait membuka persoalan distribusi secara transparan.
Pemerintah daerah ingin mengetahui penyebab pasti kekurangan BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus menelusuri seluruh kemungkinan penyebab. Mulai dari keterbatasan kuota, keterlambatan pasokan, hambatan transportasi antarpulau, hingga persoalan administrasi penyaluran.
“Kita harus mencari akar persoalannya, bukan hanya membahas gejalanya saja,” tegasnya.
Ia kemudian meminta seluruh pihak memprioritaskan lima langkah penyelesaian. Pertama, pemerintah harus memastikan kecukupan kuota BBM bersubsidi.
Pertamina dan instansi terkait perlu menjelaskan jumlah kuota serta realisasi penyalurannya. Pemerintah juga harus membandingkan kuota tersebut dengan kebutuhan riil masyarakat.
Jika kebutuhan lebih besar, pemerintah daerah perlu memperjuangkan penambahan kuota sesuai ketentuan.
Kedua, seluruh pihak harus membenahi distribusi BBM antarpulau. Pemerintah perlu memastikan jadwal pengiriman berjalan teratur.
Setiap kecamatan dan desa juga harus memperoleh pasokan secara adil. Langkah ini penting untuk mencegah kekosongan stok berkepanjangan.
Ketiga, pemerintah harus melindungi nelayan kecil. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling bergantung pada BBM bersubsidi.
“Jangan sampai nelayan yang memang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM. Mekanisme pelayanan harus membantu masyarakat, bukan mempersulit mereka,” ungkap Raja Bayu.
Keempat, pengawasan penyaluran harus diperketat. BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Karena itu, seluruh pihak harus mencegah penyalahgunaan, penimbunan, dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Kelima, rapat koordinasi harus menghasilkan keputusan yang bisa langsung dilaksanakan. Pemerintah tidak boleh berhenti pada kesimpulan dan berita acara.
Raja Bayu meminta seluruh pihak menyusun pemetaan kebutuhan BBM di setiap kecamatan dan desa.
Pemerintah juga perlu mengevaluasi kuota, jadwal distribusi, serta menetapkan penanggung jawab penyelesaian setiap kendala.
“Kita tidak ingin rapat hanya menghasilkan berita acara tanpa perubahan di lapangan. Harus ada langkah kebijakan yang jelas dan bisa segera dilaksanakan,” tegasnya.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Namun, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan tanggung jawab bersama.
Pihak yang terlibat meliputi pemerintah daerah, Pertamina, pengelola dan penyalur BBM, aparat pengawas, serta masyarakat.
Raja Bayu berharap seluruh pihak tidak memandang persoalan BBM hanya sebagai urusan bisnis dan distribusi.
Ketersediaan bahan bakar juga menentukan keberlangsungan ekonomi masyarakat, terutama keluarga nelayan.
Ia meminta hasil rapat koordinasi menjadi awal perubahan nyata. Masyarakat membutuhkan kepastian pasokan, bukan sekadar janji penyelesaian.
“Jangan sampai masyarakat terus mengeluhkan persoalan yang sama tanpa ada penyelesaian. Saya berharap rapat ini menghasilkan kesepakatan yang nyata, terukur, dan segera dilaksanakan,” tutupnya.

